JAKARTA - Nama Muawiyah bin Abu Sufyan menempati posisi penting dalam lintasan sejarah Islam, khususnya terkait transformasi sistem kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah.
Perannya tidak hanya menandai berakhirnya era Khulafa al-Rasyidin, tetapi juga menjadi tonggak lahirnya Dinasti Umayyah dengan corak pemerintahan yang berbeda.
Dalam tradisi Islam, khalifah dipahami sebagai pemimpin umat yang menggantikan Rasulullah SAW dalam urusan pemerintahan dan penyebaran ajaran Islam.
Empat khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thali dikenal sebagai Al-Khulafa al-Rasyidin, yang kepemimpinannya berlandaskan musyawarah, keadilan, dan keteladanan Nabi Muhammad.
Namun, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, sistem kepemimpinan Islam memasuki fase baru. Muawiyah bin Abu Sufyan kemudian tampil sebagai figur sentral yang memegang kendali politik umat Islam dan mendirikan Dinasti Umayyah.
Merujuk buku Muawiyah bin Abu Sufyan karya Ali Muhammad Ash-Shallabi, karier politik Muawiyah dimulai secara resmi saat ia diangkat sebagai Gubernur Syam oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 639 M.
“Penunjukan Muawiyah sebagai gubernur Syam menjadi titik awal terbentuknya kekuatan politik dan administrasi yang kelak sangat berpengaruh dalam sejarah Islam,” tulis Ali Muhammad Ash-Shallabi.
Sebagai gubernur, Muawiyah dikenal berhasil menjaga stabilitas kawasan Syam yang strategis.
Ia membangun sistem pemerintahan yang rapi, memperkuat loyalitas masyarakat setempat, serta menata administrasi negara secara efektif.
Salah satu langkah monumental Muawiyah adalah membentuk angkatan laut Muslim pertama, yang berperan penting dalam menghadapi dominasi Kekaisaran Bizantium di wilayah Mediterania. Kebijakan ini memperluas kekuatan militer Islam dari darat ke laut.
Situasi politik umat Islam berubah drastis setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada 656 M.
Perbedaan pandangan mengenai penanganan pelaku pembunuhan inilah yang menjadi akar konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Menurut Ash-Shallabi, seluruh sahabat Nabi sepakat bahwa pelaku pembunuhan Utsman harus dihukum qishash.
Namun, perbedaan muncul terkait waktu dan mekanisme pelaksanaannya.
“Muawiyah berpendapat qishash harus ditegakkan segera sebelum baiat kepada Ali, sementara Ali menilai stabilitas negara harus dipulihkan terlebih dahulu,” tulis Ash-Shallabi.
Perbedaan ijtihad ini memuncak dalam Perang Shiffin, salah satu konflik internal terbesar dalam sejarah Islam awal.
Pertempuran tersebut tidak menghasilkan kemenangan mutlak, justru memperdalam polarisasi politik di kalangan umat Muslim.
Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan pengunduran diri Hasan bin Ali dari jabatan khalifah demi mencegah pertumpahan darah, Muawiyah akhirnya diakui sebagai khalifah pada tahun 661 M.
Momentum ini menandai berakhirnya era Khulafa al-Rasyidin dan dimulainya pemerintahan Dinasti Umayyah.
Sebagai khalifah, Muawiyah dikenal mengedepankan efektivitas birokrasi dan stabilitas politik.
Ia melakukan ekspansi wilayah, termasuk upaya pengepungan Konstantinopel, langkah awal umat Islam menuju wilayah jantung Kekaisaran Bizantium.
Dalam praktik pemerintahan, Muawiyah lebih menekankan kecakapan, loyalitas, dan kemampuan administratif dibandingkan sistem musyawarah terbuka sebagaimana diterapkan sebelumnya.
Meski diakui sebagai negarawan ulung, Muawiyah bin Abu Sufyan tetap menjadi figur kontroversial.
Konfliknya dengan Ali bin Abi Thalib serta kebijakannya menunjuk Yazid sebagai penerus kekhalifahan memicu perdebatan panjang di kalangan ulama dan sejarawan.
Mayoritas ulama memandang konflik antara Ali dan Muawiyah sebagai hasil ijtihad dalam situasi politik yang sangat kompleks.
“Ali dinilai lebih dekat kepada kebenaran karena mengutamakan persatuan dan stabilitas umat, namun seluruh pihak tetap dihormati sebagai sahabat Rasulullah,” demikian pandangan mayoritas ulama.
Sejarah mencatat, perbedaan tersebut bukanlah konflik pribadi, melainkan pergulatan pemikiran dalam menghadapi krisis besar umat Islam pada masa awal perkembangannya.