SELATPANJANG - Gerbong mutasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai bergerak pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025 lalu.

Setelah sebulan dilantik, Bupati dan Wakil Bupati AKBP (Purn) H. Asmar dan Muzamil Baharudin, S.M., M.M langsung melakukan rotasi birokrasi dalam sistem pemerintahannya.

Sebanyak sembilan pejabat eselon III dan IV resmi dilantik oleh Wakil Bupati Muzamil Baharudin. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berlangsung di Gedung Ballroom Afifa Sport Center, Jumat (21/3/2025).

Pelantikan pejabat eselon ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga Bupati tidak perlu menunggu enam bulan untuk melakukan mutasi pasca dilantik.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menegaskan pentingnya peningkatan kinerja dan inovasi bagi para pejabat yang baru dilantik.

Diharapkan, para pegawai yang dilantik memiliki pengalaman kerja variatif dan akan menambah perbendaharaan wawasan yang menjadi bekal ketika nantinya mendapat amanah yang lebih besar lagi.

Evaluasi Berkelanjutan

Pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan promosi dan mutasi jabatan dalam pemerintahan bukanlah hal baru. Ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus menyegarkan struktur di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia menegaskan bahwa pelantikan kali ini bukan yang pertama dan terakhir. Evaluasi terhadap kinerja pejabat akan terus dilakukan, disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

"Promosi dan evaluasi jabatan ini merupakan hal yang biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini bertujuan untuk meningkatkan karir ASN," ujarnya.

Muzamil juga mengajak para pejabat yang baru dilantik untuk memaknai momentum ini dari sudut pandang kepentingan organisasi. Menurutnya, pelantikan bukan sekadar proses administratif atau sekadar menempatkan individu pada jabatan tertentu, tetapi lebih kepada upaya optimalisasi kinerja pemerintahan.

"Pelantikan ini hendaknya dipandang dari kepentingan organisasi, bukan sekadar menempatkan figur-figur pejabat pada jenjang dan jabatan baru," tambahnya.

Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, ASN diharapkan semakin profesional dalam menjalankan tugasnya, serta mampu beradaptasi dengan perubahan demi kemajuan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kepentingan Pemerintahan, Bukan Politik

Pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali digelar dengan menegaskan prinsip transparansi dan profesionalisme. Dalam arahannya, Muzamil menekankan bahwa mutasi dan promosi jabatan ini dilakukan semata-mata untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, bukan atas dasar kepentingan politik atau balas dendam.

"Pelantikan ini sesuatu yang biasa. Jadi, jangan ada istilah balas dendam atau persoalan politis lainnya. Kami tegaskan, tidak ada itu," ujar Muzamil.

Ia juga menegaskan bahwa dalam pelantikan ini maupun pelantikan selanjutnya, tidak ada unsur transaksional. Setiap pejabat yang dilantik dipilih berdasarkan kinerja dan kebutuhan organisasi. Jika ditemukan adanya transaksi dalam mutasi jabatan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas.

"Kami menegaskan bahwa pelantikan ini dilakukan secara bersih, tidak ada istilah transaksional. Mudah-mudahan pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan penuh semangat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, Muzamil berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu menjadi daerah yang unggul, agamis, dan sejahtera.

"Saya meminta kepada pejabat yang baru agar selalu bersemangat, bekerja keras, serta menjunjung tinggi janji PNS. Tingkatkan kedisiplinan, profesionalitas, loyalitas, dan integritas sebagai abdi negara, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutupnya.

Adapun pejabat pelantikan ini berjumlah 9 orang terdiri dari pejabat administrator enam orang dan pengawas berjumlah 3 orang.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

Perawitami, sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Ira Selda Fitri, sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

Normadiah Damar sebagai Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan. 

Zulham Efendi sebagai Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

Jamallah Lillah Hayati sebagai Kabid Pengadaan, Informasi, dan Mutasi Kepegawaian, BKPSDM. 

Adi Saprizal, sebagai Kabid Kesatuan Bangsa, Badan Kesbangpol. 

Mastura, sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Dinas Kesehatan. 

Ari Ramadhan, sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, Dinas PUPR. 

Utama Dianda Syahputra sebagai Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Program, Dinas Perhubungan. 

Penulis : Ali Imroen