PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya peran strategis Provinsi Riau dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara nasional.

Hal ini disampaikan saat menghadiri Konsolidasi Pengendalian Kebakaran Lahan yang digelar di SKA Co-Ex, Pekanbaru, pada Sabtu (10/5/2025).

"Riau ini sangat penting sebagai indikator keberhasilan pengendalian Karhutla di Indonesia. Jika Riau bisa dikendalikan, maka insya Allah provinsi lain juga relatif bisa kita tangani," ujar Hanif di hadapan para peserta konsolidasi.

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau telah mencapai sekitar 600 hektare, menjadikannya provinsi dengan luas lahan terbakar tertinggi di Indonesia pada periode Januari hingga April 2025.

"Ini perlu penanganan cepat dan terkoordinasi. Karena dari sisi luas, Riau memiliki sekitar 8 juta hektare lahan, dan separuhnya merupakan area perkebunan sawit yang sangat rentan terbakar," jelasnya.

Hanif menjelaskan bahwa kehadirannya di Riau bukan sekadar kunjungan simbolis, melainkan sebagai bentuk koordinasi dan sinkronisasi antarpihak dalam menghadapi musim kemarau yang rawan kebakaran.

Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) telah melakukan kunjungan serupa.

"Kita ingin mengecek langsung kesiapan semua lini, baik dari sumber daya manusia, organisasi, maupun tata laksana. Ini termasuk peran aktif masyarakat, perusahaan, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)," tambahnya.

Menurutnya, Karhutla masih menjadi penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia, terutama di lahan gambut seperti di Riau yang menghasilkan emisi CO₂ dalam jumlah besar saat terbakar.

Meskipun demikian, Hanif mengapresiasi upaya bersama yang telah berhasil menekan jumlah kejadian Karhutla secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Tahun lalu, Kalimantan Selatan menempati posisi pertama. Namun untuk tahun ini hingga April, Riau yang tertinggi. Maka kunjungan lapangan akan kita intensifkan untuk memastikan kesiapan semua pihak," tegasnya.

Pemerintah pusat, menurut Hanif, akan terus menggiatkan instrumen pengawasan dan pendekatan hukum terhadap pelanggaran pembakaran hutan dan lahan. "Ini penting sebagai langkah pencegahan jangka panjang," tutupnya. (Rilis)