PEKANBARU - Wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali mencuat.

Langkah ini menjadi opsi penghematan di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit hingga Rp1,1 triliun.

Sejumlah ASN mulai khawatir atas rencana tersebut. Mereka menilai TPP merupakan komponen penting dalam menunjang kebutuhan keluarga di luar gaji pokok.

“Kalau bisa jangan dipotonglah, karena TPP itu yang kami tunggu-tunggu. Itu kami gunakan untuk biaya anak sekolah dan kuliah. Kalau gaji, habis untuk kebutuhan harian saja,” ujar Maulana, ASN di lingkungan Setdaprov Riau, Rabu (12/11/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi menegaskan, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait rencana pemotongan TPP tersebut.

Ia menyebut, pihaknya masih melakukan pembahasan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah hingga akhir tahun.

“Kami masih terus bahas terkait rencana pemotongan TPP ASN. Kita juga melihat kemampuan keuangan daerah hingga akhir tahun. Prinsipnya, kami berupaya agar TPP tidak dipotong, karena ini menyangkut kesejahteraan pegawai dan perekonomian daerah,” kata Syahrial.

Meski demikian, Syahrial tidak menampik, pemotongan TPP bisa menjadi langkah efisiensi jika kondisi defisit tidak tertutupi.

“Terkait rencana besaran pemotongan TPP itu masih dinamis, tergantung proyeksi pendapatan ke depan seperti apa,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar rencana pemotongan TPP dapat dibatalkan.

Namun, jika target pendapatan tidak tercapai, pemotongan akan menjadi pilihan yang tak terelakkan.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, sebelumnya juga telah mengisyaratkan adanya kemungkinan pengurangan TPP bagi ASN.

Menurutnya, kemampuan keuangan daerah saat ini belum cukup untuk membayarkan TPP secara penuh.

“Untuk TPP, karena pendapatan kurang, saya minta maaf kepada ASN dan istri-istrinya, terpaksa dipotong pendapatannya,” ujar SF Hariyanto.

Namun ia menegaskan, jika pendapatan daerah kembali normal, maka TPP ASN akan dinaikkan kembali.

“Kalau pendapatan naik, tentu TPP-nya naik juga. Karena itu, saya minta kerja sama seluruh OPD untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah, pendapatan APBD Riau hingga akhir tahun 2025 diperkirakan menurun sekitar Rp1,1 triliun.

Pemerintah pun harus melakukan penyesuaian, termasuk memangkas program non-prioritas dan meninjau ulang beban belanja pegawai.

“Iya, pendapatan kita diprediksi turun sampai Rp1,1 triliun. Makanya perlu dilakukan penyesuaian di semua lini,” ungkap SF Hariyanto.