PEKANBARU - BPBD Damkar Riau mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang kesiapsiagaan dini menghadapi potensi bencana banjir dan tanah longsor.

Surat edaran tersebut telah disampaikan kepada BPBD di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi.

Kalaksa BPBD Damkar Riau, M Edy Afrizal menjelaskan, penerbitan SE ini merupakan tindak lanjut dari arahan Plt Deputi Bidang Pencegahan BNPB.

“Surat edaran ini meminta pemerintah kabupaten dan kota di Riau menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi potensi banjir dan gerakan tanah atau longsor,” kata Edy Afrizal, Senin (15/12/2025).

Dalam surat tersebut, BPBD kabupaten/kota diminta segera melakukan pemetaan wilayah yang memiliki riwayat kejadian banjir dan longsor, termasuk daerah dengan indeks bahaya dan indeks risiko kategori sedang hingga tinggi.

“Di antaranya dengan mengidentifikasi wilayah rawan berdasarkan data historis, memastikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait potensi bencana, serta memperkuat sistem peringatan dini banjir dan longsor,” ujarnya.

Selain itu, BPBD daerah juga diminta melakukan pemantauan berkala terhadap informasi cuaca dan potensi bencana, termasuk memantau Tinggi Muka Air (TMA) serta peringatan dini banjir dari Balai Wilayah Sungai (BWS) setempat.

BPBD Damkar Riau juga menekankan pentingnya memastikan seluruh sistem pemantauan bencana, termasuk sensor banjir dan longsor, berfungsi optimal dan terintegrasi dengan Pusdalops BPBD.

“Koordinasi sistem komunikasi Pusdalops BPBD dengan lembaga pemantau peringatan dini di tingkat nasional maupun lokal harus berjalan baik, seperti dengan BMKG, PVMBG, BWS, hingga komunitas dan petugas pintu air,” jelasnya.

Tak kalah penting, informasi teknis dan rekomendasi aksi dini harus diteruskan hingga ke tingkat desa dan kelurahan, khususnya di wilayah prioritas rawan bencana.

Sarana diseminasi informasi seperti sirine, kentongan, handy talky (HT), serta media komunikasi digital juga harus dipastikan berfungsi.

“Informasi kesiapsiagaan dan perkembangan situasi harus disampaikan secara berkala kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk grup WhatsApp, Telegram, dan media sosial,” tegasnya.

Dalam upaya kesiapsiagaan terpadu, BPBD kabupaten/kota juga diminta meningkatkan koordinasi lintas sektor, mengecek jalur evakuasi dan lokasi pengungsian, serta mengidentifikasi kebutuhan sumber daya berdasarkan rencana kontigensi yang telah disusun.

BPBD Damkar Riau turut mendorong peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural, seperti pembersihan saluran air, normalisasi sungai hingga penanaman vegetasi berakar kuat.

Termasuk pembangunan dinding penahan tebing, hingga pemangkasan dahan dan ranting pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Langkah-langkah mitigasi ini penting untuk menekan risiko dan dampak bencana, sekaligus melindungi keselamatan masyarakat,” pungkasnya.