PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan 29 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk tahun anggaran 2026.

Langkah ini diproyeksikan sebagai strategi percepatan transformasi ekonomi kawasan pesisir berbasis perikanan terintegrasi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, Indra Putra menegaskan, proposal tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat dan tinggal menunggu persetujuan teknis serta alokasi anggaran.

“Tahun ini kita mengusulkan pembangunan KNMP di 29 titik. Proposalnya sudah kita sampaikan ke KKP. Kita berharap tahun ini bisa terealisasi, tapi kalau tidak untuk tahun 2027,” ujar Indra, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, pengembangan KNMP bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari rekayasa sosial (social engineering) untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat nelayan.

Sebanyak 29 titik yang diusulkan berasal dari rekomendasi dinas perikanan kabupaten/kota. Lokasinya tersebar di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang besar, namun masih membutuhkan penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan.

Saat ini, Riau baru memperoleh satu titik bantuan pembangunan KNMP dari KKP RI melalui skema APBN. Proyek tersebut berlokasi di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

Indra menjelaskan progres pembangunan terus berjalan.

“Pembangunan KNMP di Desa Pambang Pesisir itu menggunakan APBN, saat ini tengah tahap pengerjaan. Progresnya sedang pembangunan pagar, gapura dan tangki air. Perkiraan nanti di bulan Juni sudah siap pembangunannya,” jelasnya.

Keberadaan proyek percontohan ini diharapkan menjadi model pengembangan kawasan nelayan berbasis integrasi fasilitas produksi dan distribusi.

KNMP dirancang sebagai kawasan pengembangan perikanan terpadu yang menghubungkan rantai produksi dari hulu hingga hilir.

Program ini mencakup penyediaan dan perbaikan sarana prasarana utama, seperti tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, balai pertemuan dan sentra kuliner hasil laut.

“Program pengembangan KNMP ini dilaksanakan melalui penyediaan dan perbaikan sarana serta prasarana di kawasan pengembangan perikanan,” tegas Indra.

Dengan fasilitas tersebut, nelayan tidak hanya bergantung pada hasil tangkap, tetapi juga memiliki akses ke penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran yang lebih efisien dan bernilai tambah.

Jika terealisasi, 29 KNMP ini berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi pesisir Riau. Integrasi infrastruktur diyakini mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat posisi tawar nelayan, serta mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

Dalam jangka panjang, program ini juga mendukung ketahanan pangan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk perikanan Riau di pasar nasional.