PEKANBARU - Pemprov Riau menegaskan komitmennya untuk tetap memenuhi hak para atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah di ajang nasional. Meski sempat mengalami penundaan, bonus bagi peraih medali PON dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) dipastikan tetap menjadi prioritas.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa anggaran bonus tersebut sebenarnya sudah dialokasikan secara resmi dalam APBD Riau tahun 2026. Namun, kendala utama terletak pada kondisi arus kas daerah pada triwulan pertama yang belum stabil.

Menurutnya, tekanan terhadap keuangan daerah terjadi akibat kewajiban pembayaran mandatori di awal tahun, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara yang harus diselesaikan tepat waktu.

“Secara anggaran sudah kita siapkan. Hanya saja, cash flow kita sempat terganggu pada triwulan pertama karena adanya kewajiban pembayaran mandatori seperti THR yang harus diselesaikan sebelum Hari Raya,” ujar Syahrial Abdi saat memberikan penjelasan di gedung DPRD Riau, Selasa (14/4/2026).

Akibat kondisi tersebut, sejumlah program harus menunggu giliran pencairan, termasuk bonus atlet. Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa penundaan ini bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan murni persoalan teknis likuiditas keuangan daerah.

Syahrial menegaskan, dukungan terhadap kesejahteraan atlet tetap menjadi komitmen utama pemerintah. Berbagai upaya percepatan pun terus dilakukan agar hak para atlet segera terealisasi.

Harapan besar kini bertumpu pada peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah optimistis, jika realisasi pendapatan berjalan maksimal, maka seluruh kewajiban yang tertunda dapat segera diselesaikan.

“Kalau pendapatan kita maksimal, insya Allah kegiatan-kegiatan yang tertunda bisa segera dilaksanakan,” imbuhnya dikutip dari MCRiau.

Di sisi lain, persoalan ini juga mendapat sorotan dari DPRD Riau. Dalam rapat kerja bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta KONI Riau, terungkap bahwa total bonus atlet yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp28 miliar.

Jumlah tersebut terdiri dari sekitar Rp13 miliar untuk atlet PON dan sisanya untuk atlet Peparnas. DPRD pun mendesak pemerintah daerah agar segera memberikan kepastian jadwal pencairan, sehingga para atlet tidak terus menunggu dalam ketidakpastian.

Hingga kini, pemerintah masih mematangkan jadwal pencairan sambil menunggu kondisi arus kas daerah kembali normal.