PEKANBARU - Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menekan angka anak putus sekolah terus digalakkan. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Pekanbaru, Sulastri Agung, memberikan apresiasi tinggi kepada para kader Posyandu yang bergerak cepat mendata anak-anak yang tidak lagi bersekolah.

Ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Posyandu Kasih Ibu RW 10, Kelurahan Tangkerang Labuai, Senin (28/7/2025). Dalam kunjungan tersebut, Sulastri meninjau langsung pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta memantau progres pendataan anak putus sekolah di wilayah tersebut.

"Saya ingin memastikan data yang sudah dikumpulkan benar-benar akurat. Alhamdulillah, hari ini sudah ada belasan anak yang terdata berkat kerja keras kader Posyandu," ujarnya.

Sulastri mengungkapkan, ada berbagai faktor yang menyebabkan anak-anak ini terpaksa berhenti sekolah, mulai dari kendala biaya, kurangnya dukungan orang tua, hingga persoalan perlengkapan sekolah seperti seragam.

"Masalah biaya masih mendominasi alasan anak-anak ini berhenti sekolah. Untuk itu kami dorong agar warga yang mengetahui ada anak putus sekolah bisa segera melapor ke Posyandu atau kelurahan setempat," jelasnya.

Sebagai solusi, Pemko Pekanbaru membuka program pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B bagi anak-anak yang usianya tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal. Sementara bagi yang masih memenuhi syarat usia, pemerintah siap memfasilitasi agar mereka bisa bersekolah di sekolah negeri terdekat.

"Kami ingin memastikan tidak ada anak Pekanbaru yang kehilangan hak pendidikannya. Pintu sekolah negeri kami buka selebar-lebarnya, dan bagi yang tidak bisa sekolah formal, masih ada alternatif program Paket A dan B," tutur Sulastri.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui ada anak putus sekolah di lingkungannya.

"Mari bersama wujudkan Pekanbaru bebas anak putus sekolah," tutupnya.(adv)