PEKANBARU - Pemprov Riau menyambut baik kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya ke Bumi Lancang Kuning, Kamis (16/10/2025).

Gubernur Riau, Abdul Wahid menyebut, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap tantangan pembangunan di daerah.

“Ini menjadi penyemangat bagi kami di daerah. Kehadiran Pak Wamendagri menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap apa yang sedang kami hadapi di Riau, baik dalam pengendalian inflasi, percepatan penyerapan anggaran, maupun peningkatan kinerja pembangunan,” ujar Gubernur Wahid.

Wahid berharap kehadiran Wamendagri dapat memotivasi para kepala daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing.

“Harapan kami, aspirasi serta tantangan yang disampaikan kepala daerah dalam rapat hari ini bisa diteruskan Pak Wamen kepada pengambil kebijakan di tingkat pusat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur Wahid menegaskan bahwa Riau membutuhkan terobosan konkret untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang masih relatif landai.

Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan iklim investasi menjadi kunci utama.

“Kita perlu dukungan penuh dari pusat agar investasi lebih mudah masuk. Selain itu, para pelaku usaha juga harus didorong untuk menggunakan jasa dan tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Wahid.

Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang dilakukan Pemprov Riau dalam menekan inflasi dan mempercepat realisasi anggaran tahun 2025.

“Saya melihat ada kolaborasi antarwilayah yang baik, seperti dalam penyediaan pasokan cabai untuk mengendalikan inflasi. Ini langkah yang sangat responsif terhadap isu strategis di daerah,” kata Bima Arya.

Wamendagri juga menyoroti capaian positif Riau dalam penyerapan anggaran daerah, namun tetap mengingatkan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran.

“Saya minta kegiatan yang tidak substantif direalokasikan ke program yang lebih menyentuh masyarakat," tuturnya.

"Berdasarkan laporan yang saya terima, hampir semua daerah di Riau sudah melakukan efisiensi secara signifikan. Ini akan kami laporkan langsung kepada Bapak Menteri,” sambungnya.

Bima menegaskan, pemerintah pusat siap memfasilitasi berbagai kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi dalam APBD daerah.

Termasuk, membuka akses ke program-program kementerian dan lembaga yang relevan dengan kebutuhan di lapangan.

“Kami ingin memastikan setiap program yang dilakukan benar-benar berdampak dan bisa langsung dirasakan masyarakat,” tandasnya.