PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat usai Kementerian Dalam Negeri merampungkan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau Tahun 2026 senilai Rp8,321 triliun.
Seluruh catatan hasil evaluasi langsung ditindaklanjuti, mulai dari penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hingga penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan optimisme anggaran tersebut segera dapat dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia memastikan tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan APBD 2026.
Namun demikian, Pemprov Riau harus menghadapi tantangan defisit anggaran sekitar Rp1,2 triliun akibat pemotongan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat. Menyikapi kondisi itu, SF Hariyanto menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah strategis agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Sejumlah kebijakan penghematan akan ditempuh, di antaranya menunda belanja modal senilai sekitar Rp600 miliar serta memangkas anggaran perjalanan dinas, biaya makan dan minum, hingga pelaksanaan rapat di hotel. Menurutnya, langkah ini cukup untuk menutup defisit tanpa menimbulkan kegaduhan.
Dilansir dari MCRiau, selain penghematan, Pemprov Riau juga fokus meningkatkan pendapatan daerah. Sebuah tim percepatan pendapatan dibentuk untuk menggali potensi-potensi penerimaan baru yang selama ini belum tergarap maksimal. SF Hariyanto mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk bekerja bersama dan menjaga soliditas demi stabilitas keuangan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja ASN pada 2026, terutama dalam menyelesaikan persoalan tunda bayar dan tunda salur yang menjadi pekerjaan rumah dari tahun anggaran sebelumnya. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memberikan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Riau.
APBD Riau Tahun 2026 sendiri telah disahkan DPRD Riau pada 29 November 2025. Dengan rampungnya evaluasi dan langkah cepat yang diambil pemerintah provinsi, pembangunan Riau diharapkan tetap berjalan meski berada di tengah tekanan fiskal.
