PEKANBARU – Pemprov Riau memastikan lima jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang saat ini masih kosong akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka atau asesmen.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa kekosongan jabatan tersebut tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Untuk sementara, seluruh posisi strategis itu telah diisi oleh pelaksana tugas sehingga pelayanan publik tetap berjalan normal.
Lima jabatan yang belum terisi secara definitif tersebut yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektur Provinsi Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
SF Hariyanto memastikan proses pengisian jabatan akan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jabatan-jabatan yang kosong ini akan segera kita isi melalui seleksi terbuka. Tahap awalnya adalah pembentukan panitia seleksi yang independen dan kredibel, setelah itu baru dibuka pendaftaran,” ujar SF Hariyanto, Selasa (27/1/2026).
Ia menjelaskan, seluruh aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi. Proses asesmen akan meliputi seleksi administrasi, penilaian kompetensi, hingga penilaian akhir.
“Dari seluruh tahapan tersebut nantinya akan dihasilkan tiga nama terbaik yang memiliki nilai paling tinggi,” katanya.
Tiga nama tersebut selanjutnya akan diajukan kepada Plt Gubernur Riau untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Sebelum pelantikan dilakukan, Pemprov Riau juga akan meminta persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.
“Semua kita lakukan sesuai aturan. Tidak ada titipan dan tidak ada kompromi terkait kompetensi,” tegas SF Hariyanto.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Budi Fakhri, membenarkan masih adanya sejumlah jabatan eselon II yang belum terisi secara definitif. Ia menegaskan BKD siap melaksanakan seluruh tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami masih menunggu arahan dari Pak Gubernur. Jika arahan sudah diberikan, proses asesmen akan segera kami buka,” ujarnya dikutip dari MCRiau.
Pemprov Riau berharap pengisian jabatan-jabatan strategis tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
