PEKANBARU - Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (Fisip Unri) di Gedung Pascasarjana Fisip UR, Selasa (27/1/2025).
Syahrial mengapresiasi inisiatif Fisip Unri yang telah menyelenggarakan forum tersebut sebagai ruang dialog antara akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, forum konsultasi publik merupakan wujud nyata komitmen perguruan tinggi dalam membangun pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.
Ia menyebutkan, standar pelayanan publik tidak boleh disusun secara sepihak, melainkan harus partisipatif, berbasis data, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan dunia akademik.
Dalam konteks pembangunan daerah, Syahrial menilai kampus memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penggerak peningkatan Indeks Modal Manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, serta lahirnya inovasi pelayanan publik.
Forum ini, lanjutnya, menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penyempurnaan berkelanjutan agar standar pelayanan publik yang telah berjalan tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan tata kelola pemerintahan.
Syahrial juga memaparkan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Riau. Dalam RPJPD Riau 2025–2045, Riau menargetkan menjadi daerah dengan PDRB per kapita tinggi setara negara maju, yakni antara Rp706,31 juta hingga Rp883,56 juta. Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan mendekati nol pada kisaran 0,08 hingga 0,58 persen, serta Indeks Modal Manusia mencapai 0,52.
Tahun 2026 disebutnya sebagai bagian dari tahap awal RPJPD tersebut, dengan fokus pada penguatan fondasi transformasi. Arah kebijakan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam perumusan dan pengawasan kebijakan, penguatan infrastruktur pelayanan dan inovasi, percepatan digitalisasi layanan publik, serta pelaksanaan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Meski demikian, Syahrial mengakui masih terdapat sejumlah tantangan sosial ekonomi yang harus dijawab bersama. Berdasarkan data BPS Provinsi Riau, pada Maret 2024 tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 23,15 persen, sementara yang terendah di Kota Dumai sebesar 3,14 persen. Kesenjangan kemiskinan antardaerah ini mencapai 20,01 persen.
Seperti dikutip dari MCRiau, di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah masyarakat Riau tercatat 9,55 tahun, sedangkan harapan lama sekolah mencapai 13,44 tahun. Pada sektor kesehatan, usia harapan hidup masyarakat Riau pada 2025 meningkat menjadi 74,74 tahun. Namun, prevalensi stunting justru mengalami kenaikan dari 13,6 persen pada 2023 menjadi 20,1 persen pada 2024, melampaui ambang batas maksimal WHO.
Selain tantangan daerah, Syahrial juga menyinggung berbagai isu global dan nasional, seperti dinamika geopolitik dan geoekonomi, disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan, krisis energi, transisi energi terbarukan, hingga tantangan perubahan iklim dan target FOLU Net Sink 2030. Seluruh kondisi tersebut dinilai menuntut kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing.
Ia berharap forum konsultasi publik ini mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif, tidak hanya bermanfaat bagi Fisip Unri, tetapi juga menjadi rujukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau.
