PEKANBARU - Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan bahwa fokus utama Pemerintah Provinsi Riau pada 2026 adalah menjaga keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat di tengah tekanan fiskal daerah.

Pernyataan itu disampaikan di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (20/2/2026). Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas sekaligus menuntaskan kewajiban keuangan yang sempat tertunda, termasuk tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur anggaran ke pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, penyelesaian kewajiban tersebut menjadi prioritas agar roda pembangunan daerah tetap berjalan. Pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikannya secara bertahap sesuai kemampuan keuangan.

SF Hariyanto juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Riau atas program yang belum berjalan optimal dalam setahun terakhir. Ia menegaskan pembenahan tata kelola keuangan terus dilakukan, dengan fokus utama pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov Riau membentuk tim optimalisasi PAD lintas instansi yang melibatkan DPRD dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah diperkuat guna meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi kebocoran.

Pemprov Riau juga mendorong investasi di daerah menggunakan layanan Bank Riau Kepri Syariah sebagai bagian dari penguatan ekosistem keuangan daerah. Melalui langkah ini, dividen yang dihasilkan diharapkan kembali memberi manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah menargetkan peningkatan PAD hingga Rp3–5 triliun yang bersumber dari pajak kendaraan, pajak bahan bakar, dan pajak air permukaan. Dengan penguatan pendapatan daerah, Pemprov Riau optimistis dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pemerataan pembangunan.