PEKANBARU - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSD) Madani mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri MM.

Ia meminta Pemko Pekanbaru untuk menelusuri secara menyeluruh tanpa pandang bulu, bahkan Jika terbukti ada oknum PNS yang terlibat, maka sanksi tegas harus dijatuhkan tanpa pandang bulu.

"Kalau oknumnya adalah PNS, saya minta Pemko beri sanksi sangat tegas. Jangan ditutup-tutupi. Ini menyangkut kredibilitas pelayanan publik, khususnya di rumah sakit milik pemerintah," kata Azwendi, Rabu (23/7/2025).

Politisi senior Demokrat ini menyebut, jika pelaku pungli adalah sesama THL, maka Pemko Pekanbaru juga wajib memberikan tindakan pemecatan secara langsung.

"Kalau pelakunya THL, langsung diberhentikan. Jangan diberi ruang sedikit pun untuk praktik-praktik kotor seperti ini. Kita harus bersihkan lembaga pelayanan dari oknum yang merusak sistem," ujarnya.

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menggelar pertemuan dengan sekitar 300 THL RSD Madani di Komplek Perkantoran Tenayan Raya.

Para THL menyampaikan keluhan bahwa mereka merasa dirugikan, karena telah membayar uang kepada oknum. Namun tetap diberhentikan atau dipindah tanpa kejelasan.

"Ini bukan soal keberatan dipindah atau tidak diperpanjang. Mereka datang karena merasa sudah membayar, tetapi tetap tidak diperpanjang. Maka, ini harus ditelusuri dan ditindak," kata Agung.

Agung menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam atas laporan dugaan pungli di RSD Madani. Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk menelusuri nama-nama yang dilaporkan, dan jika terbukti bersalah akan diserahkan ke aparat penegak hukum.

"Pemko akan tindaklanjuti secara serius. Bila terbukti ada pungli, maka kami akan menyerahkannya ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi di institusi pelayanan publik," tegas Agung.

Perlu diketahui, data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menunjukkan bahwa sekitar 300 THL tersebut tidak tercatat dalam data induk kepegawaian Pemko Pekanbaru, sehingga kontrak mereka tidak diperpanjang mulai 1 Juli 2025.

Penulis: Mimi

Editor: Riki