PEKANBARU - Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau, Kamis (17/7/2025).

Pertemuan tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Riau dengan fokus utama pada strategi peningkatan investasi dan penguatan kebijakan kawasan industri di provinsi tersebut.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III, Edi Basri, dan didampingi Anggota Komisi III, Abdullah. Sementara itu, dari pihak eksekutif hadir Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, Helmi, beserta jajaran.

Dalam kesempatan itu, Edi Basri menegaskan pentingnya kesiapan daerah dalam menyambut arus investasi, terutama dengan adanya sinyal dukungan dari pemerintah pusat dan berbagai lembaga nasional.

Ia menyoroti kawasan industri Tenayan yang telah diusulkan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, namun belum terakomodasi dalam RPJMD Provinsi Riau.

“Kita harus mempersiapkan diri sebagai perekat antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. Penguatan regulasi daerah serta kesiapan kawasan industri mutlak diperlukan agar investor tidak ragu menanamkan modalnya di Riau,” tegas Edi Basri.

Lebih lanjut, Edi juga mengulas dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat terhadap program-program pembangunan di daerah.

Meskipun APBD Provinsi Riau masih dinilai sehat, beban pembiayaan pada sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dinilai semakin berat.

“Mendorong investasi menjadi solusi utama untuk menutupi potensi kekurangan fiskal daerah. Selain itu, kita juga harus mengatasi persoalan-persoalan lain, seperti praktik perusahaan yang menjual kendaraan tanpa dokumen resmi, yang turut merugikan pendapatan daerah,” ujar Edi.

Kepala DPMPTSP Riau, Helmi, dalam rapat tersebut juga menyampaikan komitmen pihaknya untuk memperkuat iklim investasi yang kondusif dan mendorong pemanfaatan kawasan industri secara optimal.

Ia menambahkan, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar kebijakan pusat dapat diterjemahkan secara tepat di daerah.

RDP ini menandai langkah strategis DPRD Riau dalam menavigasi tantangan fiskal dan menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi melalui jalur investasi.

Sinkronisasi antara RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi disebut menjadi kunci keberhasilan pengembangan kawasan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(adv)