PEKANBARU - Kelompok Cipayung Plus Riau mendesak DPRD Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 yang membengkak hingga Rp1,76 triliun.

Desakan ini disampaikan dalam audiensi langsung bersama Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, di Gedung DPRD Riau, Senin (28/7/2025).

Dalam pertemuan itu, perwakilan Cipayung Plus yang terdiri dari gabungan organisasi kemahasiswaan seperti GMNI, HMI, PMII dan lainnya, menyerahkan surat resmi yang berisi empat tuntutan utama.

Salah satunya adalah pembentukan Pansus guna memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab atas memburuknya kondisi fiskal daerah.

“Kami datang bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan. Rakyat berhak tahu siapa biang kerok defisit ini. Kalau tidak dibuka secara terang, maka publik akan terus dibohongi dengan dalih-dalih teknis,” tegas Ketua DPD GMNI Riau, Teguh Azmi yang menjadi juru bicara Cipayung Plus.

Teguh menambahkan, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto merespons positif aspirasi yang disampaikan.

Ia menyatakan, forum dengar pendapat resmi akan dijadwalkan maksimal dua minggu ke depan untuk menindaklanjuti usulan pembentukan pansus tersebut.

“Bang Kader (Ketua DPRD Riau) bilang akan dijadwalkan secepatnya (hearing), maksimal dua minggu ke depan. Ini penting agar suara mahasiswa dan rakyat bisa masuk ke meja lembaga legislatif secara formal,” ujarnya.

Menurut Kaderismanto dalam audiensi, secara aturan, pembentukan pansus cukup didukung dua fraksi di DPRD. Artinya, tidak ada kendala teknis yang berarti untuk segera merealisasikannya.

“Beliau (Kaderismanto) menyebut, secara teknis syaratnya cukup didukung dua fraksi, maka Pansus sudah bisa dibentuk. Jadi seharusnya tidak ada alasan menunda-nunda lagi,” tambah Teguh.

Kelompok Cipayung Plus juga menyoroti dugaan adanya manipulasi dalam proyeksi pendapatan APBD 2024. Mereka menduga angka pendapatan sengaja diperbesar untuk membuka ruang belanja lebih tinggi, namun realisasinya jauh di bawah ekspektasi sehingga menimbulkan defisit yang berdampak pada utang daerah dan terganggunya stabilitas ekonomi.

“Sekarang akibatnya banyak. Proyek tunda bayar, kontraktor tidak dibayar, roda ekonomi terganggu, pelayanan publik terhambat. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal moral dan tanggung jawab politik,” tegas Teguh lagi.

Dalam surat resmi yang diserahkan ke DPRD Riau, Cipayung Plus menyampaikan empat poin tuntutan, yaitu klarifikasi terbuka dari Pemprov Riau terkait penyebab defisit dan pembentukan Pansus DPRD untuk mengusut secara menyeluruh.

Kemudian, perlindungan anggaran sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor-sektor strategis.

Cipayung Plus menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga Pansus benar-benar terbentuk dan bekerja secara transparan.

Mereka mendesak DPRD agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi tampil sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan secara tegas dan berpihak pada kepentingan publik.

“Kami akan tetap konsisten mengawal sampai Pansus terbentuk dan bekerja terbuka. Ini bukan sekadar soal politik, tapi soal keberpihakan pada nasib rakyat,” pungkasnya.

Editor: Barkah