PEKANBARU - Proses verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini belum selesai.

Kondisi ini membuat penetapan APBD 2026 masih menunggu hasil akhir evaluasi dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmidzi menyampaikan, DPRD bersama Pemprov Riau belum dapat menetapkan APBD 2026 sebelum seluruh tahapan evaluasi dari Kemendagri dinyatakan tuntas.

“DPRD Riau bersama pemerintah daerah masih menunggu hasil akhir evaluasi dari Kemendagri sebelum APBD 2026 dapat ditetapkan secara resmi,” ujarnya.

Ia menegaskan, secara umum struktur APBD Riau Tahun Anggaran 2026 telah disusun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, seluruhnya telah mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah telah mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.

Menurut Ahmad Tarmidzi, proses verifikasi yang dilakukan Kemendagri merupakan mekanisme penting untuk memastikan tidak terdapat kekeliruan, baik secara administratif maupun substansi, dalam penyusunan APBD.

Karena itu, DPRD Riau memilih untuk menunggu dan menghormati seluruh tahapan evaluasi tersebut.

“Kalau biasanya dua minggu, sekarang baru sampai dua minggu. Kita tunggu sajalah,” ucapnya.

Meski demikian, ia berharap proses verifikasi dapat segera dirampungkan agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan serta pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Riau pada awal tahun anggaran 2026.

Selain itu, Ahmad Tarmidzi mengingatkan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan Kemendagri.

Langkah ini dinilai krusial agar setiap catatan, masukan, maupun rekomendasi dari hasil evaluasi dapat segera ditindaklanjuti.

“Koordinasi harus terus dilakukan supaya jika ada catatan atau rekomendasi, bisa langsung diperbaiki dan APBD segera ditetapkan,” tutupnya.