PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah guna mengerek kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang mengalami penurunan signifikan. Saat ini, APBD Riau tercatat hanya sebesar Rp8,3 triliun, jauh di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya yang konsisten berada di atas Rp10 triliun.

Penurunan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan berbagai dampak serius bagi daerah. Selain menghambat pelaksanaan pembangunan akibat keterbatasan anggaran, kondisi ini juga berisiko memengaruhi kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, mengingatkan bahwa ancaman paling berat akan dirasakan apabila hingga tahun 2027 APBD Riau tidak mampu kembali menembus angka Rp10 triliun. Salah satunya adalah hilangnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh pegawai Pemprov Riau.

Menurut Budiman, saat ini belanja pegawai dalam APBD 2026 telah mencapai Rp3,4 triliun atau lebih dari 40 persen dari total anggaran. Angka tersebut telah melampaui batas maksimal belanja pegawai yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Belanja pegawai kita tahun 2026 sudah di angka 3,4 triliun, atau lebih dari 40 persen. Padahal, sesuai aturan, batas maksimal belanja pegawai hanya 30 persen,” ujar Budiman.

Ia menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi itu akan berlaku penuh paling lambat pada 1 Januari 2027 dan bertujuan mendorong efisiensi anggaran serta peningkatan produktivitas daerah.

Dengan kondisi tersebut, Budiman menegaskan tidak ada pilihan lain selain meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Upaya optimalisasi, menurutnya, harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk ASN di lingkungan Pemprov Riau.

“Seluruh pegawai juga harus ikut memikirkan bagaimana meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah,” katanya.

Saat ini, DPRD Riau telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan, sementara Pemprov Riau juga membentuk tim terpadu untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Budiman menegaskan, jika APBD Riau mampu kembali mencapai kisaran Rp10 hingga Rp11 triliun, maka keberlangsungan TPP pegawai dapat tetap terjaga.

“Kalau APBD kita bisa tembus 10 atau 11 triliun, insyaallah TPP akan aman,” tegasnya.