PEKANBARU - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan bahwa pada prinsipnya kaum buruh akan selalu mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya.

Namun, KSBSI menilai bahwa pemerintah saat ini tampak kebingungan dan belum memahami secara utuh apa yang menjadi kebutuhan pokok kaum buruh dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam pernyataan resminya, Korwil KSBSI Riau, Juandy Hutauruk mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan hubungan industrial di Indonesia. Seperti mengalihkan diskon listrik 50 persen menjadi Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Subsidi atau stimulus jangka pendek dinilai hanya menjadi solusi pemanis tanpa mengurai kompleksitas masalah yang ada.

"Pemerintah perlu memiliki keberanian untuk membuat terobosan baru, bukan hanya memberikan solusi temporer. Reformasi kebijakan struktural yang nyata jauh lebih dibutuhkan,” ujar Korwil KSBSI Riau, Juandy Hutauruk.

KSBSI mengajukan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah agar stimulus terhadap buruh benar-benar berdampak jangka panjang dan menyentuh kebutuhan riil. Rekomendasi tersebut mencakup:

1. Reformasi sistem pengupahan. Dengan mengubah skema pengupahan dari berbasis upah minimum menjadi upah layak yang lebih mencerminkan kebutuhan hidup yang sebenarnya.

2. Optimalisasi Dewan Pengupahan. Mengaktifkan kembali peran Dewan Pengupahan secara maksimal, serta mengembalikan mekanisme peninjauan 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah.

3. Menyediakan pelatihan dan pendidikan vokasi secara gratis (upskilling) agar buruh dapat bersaing di pasar kerja yang semakin ketat.

4. Meninjau kembali batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) agar tidak membebani buruh yang berpenghasilan rendah.

5. Merumuskan kembali besaran potongan iuran untuk BP Jamsostek agar lebih adil dan sesuai dengan kemampuan buruh.

Selain itu, KSBSI juga menyoroti pentingnya menciptakan kepastian kerja dan keberlanjutan pekerjaan bagi kaum buruh. Menurut KSBSI, banyak buruh terjebak dalam fenomena middle income trap karena harus sering berpindah kerja tanpa kejelasan jenjang karier maupun perlindungan jangka panjang.

Dalam konteks ini, KSBSI menyambut baik janji Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disampaikan pada peringatan May Day 2025 lalu, yaitu membentuk Dewan Buruh Nasional.

KSBSI menilai langkah ini sangat tepat untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan buruh, serta sebagai forum untuk menindaklanjuti hasil-hasil diskusi dari Tripartit Nasional (Tripnas) dan Dewan Pertimbangan Nasional (Depenas).

"Dewan Buruh nantinya bisa menjadi corong langsung untuk menyampaikan suara buruh kepada Presiden RI. Kami berharap komitmen ini segera direalisasikan,” tegas KSBSI.

KSBSI menyerukan agar tahun pertama pemerintahan Prabowo dimanfaatkan sebagai momentum perbaikan menyeluruh atas kebijakan ketenagakerjaan yang selama ini dinilai terlalu berorientasi jangka pendek.

Menurut KSBSI, hanya melalui reformasi struktural dan dialog sosial yang inklusif, kesejahteraan buruh Indonesia bisa benar-benar tercapai.

Editor: Riki