PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan arah pembangunan ekonomi daerah yang semakin bertumpu pada data statistik resmi.

Melalui pemanfaatan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov Riau menargetkan pengendalian inflasi yang berkelanjutan sekaligus penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Kabid Statistik Diskominfotik Riau, Desy Riawati menegaskan, pengendalian inflasi tidak boleh dimaknai sekadar pencapaian angka makro ekonomi, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi daerah.

“Pengendalian inflasi bukan hanya pencapaian target makro ekonomi, tetapi merupakan upaya nyata untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di daerah,” ujarnya.

Sepanjang 2025, inflasi di Provinsi Riau berhasil dijaga dalam koridor sasaran nasional. Memasuki 2026, arah kebijakan pengendalian inflasi tetap diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Riau.

Langkah strategis yang ditempuh meliputi penguatan pasokan pangan, peningkatan efisiensi distribusi, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi daerah lintas sektor dan lintas wilayah.

“Pemprov Riau berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali melalui penguatan pasokan pangan, peningkatan efisiensi distribusi, serta sinergi pengendalian inflasi daerah lintas sektor dan lintas wilayah,” jelasnya.

Selain inflasi, Pemprov Riau juga memberi perhatian khusus pada Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

“NTP menjadi indikator penting yang terus kami cermati. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan penopang utama perekonomian dan kehidupan masyarakat di Riau,” katanya.

Menurutnya, data NTP yang dirilis BPS menjadi dasar penyusunan kebijakan pertanian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, dengan pendekatan berbasis subsektor dan kewilayahan agar peningkatan produksi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Desy memaparkan, produksi padi di Provinsi Riau menunjukkan tren positif, dimana produksi Gabah Kering Panen (GKP) pada 2025 diproyeksikan mencapai 250,84 ribu ton, meningkat 0,26 persen dibandingkan 2024.

Sementara itu, produksi Gabah Kering Giling (GKG) diperkirakan sebesar 222,63 ribu ton.

Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi penduduk, produksi beras Riau tahun 2025 diperkirakan mencapai 127,77 ribu ton, juga meningkat 0,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Capaian ini memberikan sinyal positif bahwa upaya penguatan ketahanan pangan di Provinsi Riau menunjukkan hasil yang nyata,” ungkapnya.

“Peningkatan tersebut merupakan buah kerja bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha, dan para petani," sambungnya.

Tak hanya sektor pangan, data statistik ekspor-impor dan pariwisata juga menjadi pijakan Pemprov Riau dalam mendorong diversifikasi produk unggulan, perluasan pasar, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam.

“Pemprov Riau mengarahkan kebijakan untuk mendorong diversifikasi produk unggulan, perluasan pasar, serta pengembangan pariwisata Riau yang berkualitas dan berdampak nyata bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Melalui Berita Resmi Statistik BPS, pemerintah daerah memperoleh gambaran objektif untuk memastikan arah pembangunan daerah periode 2025–2029 tetap realistis, terukur, dan berkelanjutan.

“Terima kasih kami sampaikan kepada BPS Provinsi Riau atas dedikasi dan konsistensinya dalam menjaga kualitas statistik daerah," sebutnya.

"Sinergi ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan berbasis data dan pembangunan yang tepat sasaran,” tutupnya.