PEKANBARU - Walikota Agung Nugroho resmi meluncurkan program inovatif bertajuk “Satu ASN Satu RW”. Ini sebagai langkah strategis memperpendek rentang kendali birokrasi dan memastikan kehadiran pemerintah benar-benar terasa di tengah masyarakat.

Peluncuran dilakukan dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Binawidya di halaman kantor kecamatan, Kamis (12/2/2026) petang.

Program ini menjadi terobosan baru Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pelayanan publik berbasis wilayah. Melalui skema ini, setiap Rukun Warga (RW) akan didampingi satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas memantau langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan pelayanan berjalan optimal.

Tak sekadar mendekatkan birokrasi, program ini juga difokuskan pada pembaruan dan validasi data lapangan. Data yang dihimpun para ASN nantinya menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan, agar program pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi riil warga.

Pada tahap awal, dua kecamatan ditetapkan sebagai proyek percontohan, yakni Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Sail. Dalam pelaksanaannya, para petugas akan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik guna menjamin proses pendataan memenuhi standar metodologi yang akurat dan kredibel.

Agung menegaskan, pembenahan data penerima bantuan sosial menjadi urgensi utama. Ia mengungkapkan masih ditemukannya ketidaksesuaian data penerima manfaat, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bahkan, terdapat laporan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih tercatat atas nama warga yang tidak lagi memenuhi syarat, termasuk yang telah meninggal dunia.

“Melalui ASN yang turun langsung ke RW, kita akan lakukan pembaruan data secara menyeluruh. Bantuan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya dikutip dari MCRiau.

Sebanyak 67 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu diterjunkan untuk mendukung program ini. Rinciannya, 49 orang ditempatkan di Kecamatan Binawidya dan 18 orang di Kecamatan Sail. Para petugas akan melakukan pendataan secara door-to-door dengan berkoordinasi bersama ketua RT dan RW setempat.

Seluruh data yang terkumpul akan diinput ke dalam sistem informasi kewilayahan terintegrasi. Sistem ini nantinya menjadi rujukan utama Pemko dalam merancang pembangunan serta mendistribusikan pelayanan publik secara lebih merata.

Sebagai simbol dimulainya program, Wali Kota memasangkan kartu tanda pengenal dan rompi kepada perwakilan ASN yang bertugas. Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan sembako kepada warga kurang mampu, menandai komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola data kemiskinan sekaligus menghadirkan aksi nyata di lapangan.