PELALAWAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan menargetkan daerahnya menjadi episentrum industri kelapa sawit di Provinsi Riau. Ambisi tersebut didukung oleh luasnya perkebunan sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sekaligus penggerak sektor strategis nasional.

Memasuki 2026, Kabupaten Pelalawan tercatat mengelola ratusan ribu hektare lahan perkebunan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah ini pada 2025 mencapai 4,81 persen, dengan sektor pertanian khususnya kelapa sawit sebagai kontributor utama.

Total luas perkebunan sawit di Pelalawan diperkirakan mencapai sekitar 500 ribu hektare, mencakup kebun rakyat dan perusahaan. Komoditas ini tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga menopang kehidupan masyarakat yang bergantung pada aktivitas perkebunan.

Kecamatan Langgam tercatat sebagai wilayah dengan luasan perkebunan terbesar, yakni sekitar 77.720 hektare, disusul Pangkalan Kuras, Kerumutan, dan Ukui. Dengan produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) berkisar 2.676 hingga 3.157 kg per hektare per tahun, daerah ini dinilai memiliki daya tarik tinggi bagi investasi industri pengolahan.

Bupati Pelalawan, Zukri, menegaskan bahwa potensi besar sektor sawit perlu dikelola secara optimal agar memberikan nilai tambah bagi daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Menara Dang Merdu, kantor Bank Riau Kepri di Pekanbaru. Kegiatan ini membahas penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya BUMD sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ia menyebut sebagian besar daerah di Riau telah memiliki BUMD, meskipun kinerjanya masih beragam.

Dorong Peran BUMD dan Hilirisasi

Bupati Zukri menilai BUMD harus diberi ruang lebih luas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor strategis, termasuk perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, manfaat ekonomi diharapkan tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat.

“BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar pelengkap. Potensi sawit harus dikelola agar memberi nilai tambah bagi daerah,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya kemitraan antara BUMD, koperasi, dan masyarakat guna memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat dinilai penting agar BUMD dapat berkembang lebih profesional dan adaptif.

Industri Kuat, Tantangan Masih Ada

Saat ini, industri sawit di Pelalawan didukung oleh 31 unit pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi. Sejumlah perusahaan besar seperti Grup Asian Agri, Grup Musim Mas, PT Adei Plantation, dan PT Serikat Putra menjadi pemain utama dalam menyerap hasil panen dari kebun inti maupun petani mitra.

Namun, di balik potensi besar tersebut, tantangan masih dihadapi terutama oleh petani swadaya. Permasalahan kualitas bibit serta akses terhadap sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Selain itu, tahun 2026 menjadi momentum penting dalam pengawasan regulasi, khususnya kewajiban perusahaan menyediakan 20 persen lahan plasma dari total Hak Guna Usaha (HGU). Sekitar 20 perusahaan saat ini berada dalam pengawasan untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat.

Arah ke Hilirisasi

Pemkab Pelalawan juga mulai mendorong hilirisasi industri sawit. Koperasi didorong untuk mengembangkan produk turunan, seperti minyak makan merah, guna meningkatkan nilai tambah komoditas.

Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan petani yang saat ini berada di kisaran Rp21 juta hingga Rp23 juta per hektare per tahun.

Dengan potensi sumber daya yang besar serta dukungan kebijakan yang tepat, Pelalawan optimistis dapat menjadi pusat pertumbuhan industri sawit yang berkelanjutan di Riau.