PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menghadapi tekanan fiskal serius pada awal tahun anggaran 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini mengalami defisit sekitar Rp1,2 triliun.

Dalam kondisi tersebut, Hariyanto meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau untuk memfokuskan kinerja pada penyelesaian kewajiban keuangan yang tertunda, khususnya tunda bayar dan tunda salur yang berdampak langsung terhadap masyarakat serta mitra kerja pemerintah.

“Dalam situasi sekarang, yang paling utama adalah menyelesaikan tunda bayar dan tunda salur. Itu harus menjadi fokus bersama,” ujar Hariyanto, Senin (5/1/2026).

Ia menegaskan, meskipun seluruh tugas pemerintahan memiliki tingkat kepentingan yang sama, kondisi fiskal yang masih defisit menuntut adanya skala prioritas yang jelas. Penyelesaian kewajiban keuangan dinilai menjadi langkah mendesak guna menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan pelayanan pemerintah.

Hariyanto mengakui, sepanjang tahun 2025 kinerja keuangan daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Namun demikian, pemerintah daerah telah berupaya maksimal di tengah keterbatasan anggaran.

“Memang harus diakui, tahun 2025 tanggung jawab kita kepada masyarakat, khususnya terkait tunda bayar, belum sepenuhnya tertuntaskan. Tapi upaya maksimal sudah kita lakukan,” jelasnya.

Selain menyoroti persoalan fiskal, Plt Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan etos kerja dan kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan bahwa tahun 2025 menjadi periode yang cukup berat bagi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau.

Memasuki tahun anggaran 2026, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk lebih selektif dan disiplin dalam menyusun serta melaksanakan program. Fokus pada kegiatan skala prioritas dinilai penting agar belanja daerah tetap sejalan dengan kemampuan fiskal.

“Saya sudah meminta Pak Sekda, seluruh kepala OPD, dan inspektorat untuk sepakat menyelesaikan kegiatan prioritas. Jangan melebar ke program lain di luar kemampuan anggaran,” tegasnya.

Hariyanto juga mengingatkan agar program yang telah ditetapkan tidak kembali dibuka untuk proses lelang tambahan, karena berpotensi memicu pembengkakan belanja dan memperparah defisit keuangan daerah.

Meski menghadapi tantangan fiskal, Pemerintah Provinsi Riau tetap optimistis terhadap prospek pendapatan daerah. APBD Riau tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp8,3 triliun, angka yang dinilai realistis dengan dukungan komunikasi dan kerja sama bersama pihak ketiga.

“Target APBD 2026 sebesar Rp8,3 triliun kami yakini bisa tercapai. Kami terus membangun komunikasi dengan pihak ketiga, termasuk perusahaan besar yang beroperasi di Riau seperti PHR dan lainnya,” pungkasnya.